Kepala BPMD Kab. JEPARA

DENNI HENDARKO, S.SOS, MM
NIP. 19690623 199001 1 001
LINK TERKAIT
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Dikunjungi oleh : 15621 user
  • IP address : 50.16.130.188
  • OS : Unknown Platform
  • Browser :
Renstra SEKDA JEPARA
Share this article on :

RENSTRA

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1. Latar Belakang.

Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik ( good governance ) salah satunya diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif dan aplikatif. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri ( PP ) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai Amanat dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu kesatuan dalam sisten perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peraan dan kewenangan masing - masing.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara sebagai konsekuensi logis diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara maka Perda. Nomor 18 Tahun 2010 tersebut kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara.

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengaah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) diwajibkan menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) yang memuat Visi, Misi, Strategis, Kebijakan Program dan Kegiatan Pokok Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman RPJMD.

Berdasarkan hal tersebut penyesuaian penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) dimaksud mutlak dilakukan karena Rencana Strategis Bapermades sebelumnya disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jepara Tahun 2007 - 2012 sehingga perlu disusun ( Renstra ) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017 sebagai kondisi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dimiliki dalam sistuasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah sebagai salah satu dokumen perencanaan yang mempunyai sifat strategis dalam rangka mengarahkan kebijakan dan program untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Bapermades Tahun 2012 - 2017 merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jepara berdasarkan tugas dan fungsi Bapermades yang disusun sebagai pedoman dan petunjuk serta penentuan arah kebijakan pembangunan serta pencapaian tujuan Bapermades untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, sehingga Renstra Bapermades tersebut digunakan sebagai dasar penilaian kinerja Bapermades yang disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) oleh Kepala Bapermades Kabupaten Jepara sejak tahun 2009.

Penyusunan Renstra Bapermades dalam prosesnya memerlukan keterlibatan seluruh elemen terkait baik dari internal maupun external organisasi, keterlibatan semua pihak dalam penyusunan rencana program dan kebijakan strategis dengan mempertimbangkan seluruh potensi kekuatan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki Bapermades, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.

 

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Renstra Bapermades Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2017 agar terjadi sinkronisasi dan konsistensi dengan peraturan dan dokumen perencanaan lainnya adalah :

a. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional.

c. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentaang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tenatng Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025.

n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2008 - 2013.

0. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara.

p. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah       ( RPJMD ) Kabupaten Jepara Tahun 2005 - 2025.

q. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara.

r. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah      ( RPJMD ) Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017.

s. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2010 tentng Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bapermades Kabupaten Jepara.

 

1.3. Maksud Dan Tujuan.

Penyusunan Renstra Bapermades Kabupaten Jepara periode 2012 - 2017 dimaksudkan untuk menyiapkan instrument dokumen perencanaan sebagai pedoman / penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan, strategi yang diambil untuk mencapai sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi, sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Bapermades pada setiap akhir tahun dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan desa ( BAPERMADES ) Kabupaten Jepara bertujuan sebagai berikut :

1. Memudahkan pemahaman seluruh jajaran manajemen dan Aparatur dilingkungan Bapermades Kabupaten Jepara dalam melaksanakan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsinya masing - masing.

2. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan Bapermades Kabupaten Jepara hingga tahun 2017, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

3. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal.

4. Sebagai tolak ukur dan alat kendali untuk mengevaluasi / penilaian kinerja Bapermades Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2017.

5. Sebagai dasar komitmen bersama antara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dengan jajaran pejabat serta staf di bawahnya terhadap program -program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dalam rangka mencapai visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara.

 

1.4. Hubungan Rencana Strategis Bapermades Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Hirarkhi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD ) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk kurun waktu 5 tahun. RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang digunakan sebagai Dasar dan Pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD, dan kemudian diwujudkan dalam perencanaan jangka pendek untuk kurun waktu satu tahun yakni RENJA SKPD. Rencana Strategis BAPERMADES Kabupaten Jepara merupakan penjabaran visi misi dan program pada RPJMD Kabupaten Jepara sesuai Tugas Pokok Dan Fungsi Bapermades. Renstra BAPERMADES juga menjadi acuan yang jelas bagi tahapan perencanaan tahunan BAPERMADES selama kurun waktu 5 tahun ( 2012 - 2017 ) sebagaimana tugas pokok fungsi dan kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Terkait Misi RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017 Penyusunan Rencana Strategis BAPERMADES Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017 merupakan penjabarab misi ke 4 ( empat ) dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017, terutama pada urusan pemberdayaan masyarakat desa yaitu mewujudkan masyarakat madani Kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat. Rencana Strategis Bapermades Kabupaten Jepara harus selaras dengan dokumen perencanaan diatasnya.

 

GALERI KEGIATAN TERBARU
BERGABUNG DENGAN GROUP KAMI DI FACEBOOK